RELEASE FK THL TBPP NASIONAL TENTANG RDPU KOMISI IV DENGAN THL TBPP

HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)

KOMISI IV DPR RI DAN FORUM KOMUNIKASI THL TBPP NASIONAL

JAKARTA, 18 DESEMBER 2013

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ke hadlirat Allah SWT, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Forum Komunikasi THLTBPP Nasional (FK THL TBPP Nasional) yang diagendakan pada Hari Rabu, 18 Desember 2013 telah terlaksana dengan hasil-hasil sebagai berikut :

Peserta

1. Unsur Pimpinan Komisi IV DPR RI : Ir. E. HERMAN KHAERUN, Msi (FPD), FIRMAN SOEBAGYO, SE (F-PG), Drs. H. IBNU MULTAZAM (F-PKB)

2. Anggota Komisi IV DPR RI : AGUNG JELANTIK SANJAYA (F-GERINDRA), DARIZAL BASIR (F-PKB), DR (Hc) Ir. H. SISWONO YUDOHUSODO (F-PG), H. DJUWARTO (F-PDI PERJUANGAN), H. HENDRA S. SINGKARI, SE (F-PAN), HERMANTO, SE., MM (F-PKS), HJ. TETTY KADI BAWONO (F-PG), MAIMARA TANDO (F-PG), RAHMAN AMIN (F-PKS)

3. Unsur Kementerian Pertanian : Dr. Ir. WINY DIAN WIBAWA, Msi (Kepala BPPSDMP),  Dr. Ir. MOMON RUSMONO, MM (Kepala Pusluhtan BPPSDMP)

4. Unsur THL TBPP : DEDY ALFIAN (Ketum FK THL TBPP NASIONAL), DUDY S. TAFAJANI (Waketum), ACHMAD BAIHAQI (Humas), SUHADA (Humas), AHMAD SYARIF (KESEKRETARIATAN), NUR SAMSU (Tim Kajian Hukum), IRWAN GUNAWAN (Advokasi dan Hukum), M. TUNGGUL AP (Tim MEDIA), HENDRIYANTO (FK THL TBPP DKI JAKARTA0, JALIANSAH (FK THL TBPP KALSEL), RUKHYANA KAMAL , NUNU NUGRAHA dan NANDANG MULYANA (FK THL TBPP JAWA BARAT),  10 orang perwakilan FK THL TBPP BANTEN.

 

Penyampaian Aspirasi

1. Ketua Umum - Pengantar : menyampaikan review keberadaan THL TBPP selama 7 tahun pengabdian dan mengingat keberadaannya hingga saat ini tetap dibutuhkan mohon kejelasan penanganan penyelesaian yang sebaik-baiknya hingga peran THL TBPP tetap dilanjutkan di masa mendatang.

2. Tim Kajian Hukum – Materi RDPU : 1. Deskripsi singkat THL TBPP, peran THL TBPP, urgensi pemenuhan kebutuhan dan regenerasi penyuluh pertanian PNS, pemanfaatan THL TBPP dalam konteks investasi kebijakan, dan penyampaian harapan kepada DPR RI cq Komisi IV dan Pemerintah cq Kementerian Pertanian untuk secara bersama bisa menerbitkan kebijakan solusi menyeluruh bagi THL TBPP untuk dapat melanjutkan peran dan fungsi pasca periode pemerintahan ini berakhir. 2. Menyampaikan Hasil Dialog THL TBPP dengan MenPAN-RB dan Mentan, 27 Juni 2013.

3. Wakil Ketua Umum – Closing Statemen : kehadiran penyuluh pertanian mendampingi petani dalam mengawal program-program pembangunan pertanian adalah representasi ‘kehadiran’ Pemerintah, karena itu jika jumlah penyuluh kurang atau hilang maka fungsi kehadiran Pemerintah bagi petani juga akan berkurang.

Tanggapan

1. Wakil Ketua Komisi IV : menangkap suasana kebatinan yangsaat ini sedang terjadi di kalangan THL TBPP dan mendukung serta mendorongPemerintah untuk melakukan percepatan terbitnya kebijakan yang memperjelas status kepegawaian THL TBPP.

2. Kepala BPPSDMP : 1. Sepakat bahwa THL TBPP memegang peran signifikan baik dari segi jumlah maupun fungsi sangat membantu Kementan di Pusat maupun Dinas/Badan Lingkup Pertanian di daerah. 2. Sudah berkali-kali (7 kali) mengirimkan surat usulan pengangkatan THL TBPP menjadi Penyuluh Pertanian PNS kepada Kementerian PAN dan RB

3. Para Anggota Komisi IV : semua yang hadir sepakat untuk mendukung dan mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian status kepegawaian THL TBPP.

RUMUSAN HASIL RDPU

Forum Sidang RDPU menyepakati 3 hal sebagai berikut :

1. Mendorong dibukanya slot khusus pengangkatan THL TBPP menjadi PNS kepada KemenPAN-RB

2. Bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk pada butir 1,akan diarahkan pada jabatan tenaga PTT/PPPK dengan masa kontrak per 5 tahun dengan pembaharuan kontrak per tahun.

3. Komisi IV DPR RI akan memantau perkembagan upaya percepatan alih status THL TBPP tersebut dalam 3 bulan (100 hari) ke depan. Jika arah perkembangan jelas dan konkret, maka Komisi IV dalam posisi terus mengawal dan mendukung. Namun jika sampai batas waktu kesepakatan tersebut belum ada kejelasan konkret, maka Komisi IV DPR akan mengambil inisiatif untuk menggelar Rapat Kerja Gabungan yang diperluas (melibatkan) : Komisi IV DPR, Komisi IIDPR, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan serta akan mengundang kehadiran perwakilan THL TBPP.

INFORMASI TAMBAHAN

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Pusluhtan BPPSDMP kepada Ketua Umum FK THL TBPP NASIONAL bahwa SK Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Pemanfaatan THL TBPPANGAKATAN I, II dan III TA 2014 sudah ditanda tangani oleh Menteri Pertanian.

CATATAN PENTING :

1. Mohon FK THL TBPP P rovinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk memeriksa kembali data THL TBPP terkini yang belum terkirim ke Sekretariat FK THL TBPP Nasional dan untuk secepatnya ditindak lanjuti.

2. Mohon untuk diingat kembali komitmen atau kesepakatan bersama tentang kontribusi anggota THL TBPP untuk mendukung kegiatan perjuangan kita. JER BASUKI MAWA BEA

3.Mohon agar jalur informasi berjenjang FK THL TBPP NASIONAL > FK THL TBPP PROVINSI > FK THL TBPP KABUPATEN/KOTA > ANGGOTA danhasil-hasil RDPU ini dijadikan materi bahasan dalam Rakor FK THL TBPP masing-masing tingkatan untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar penyikapan FKTHL TBPP masing-masing tingkatan dalam konteks partisipasi perjuangan.

4. Hasil-Hasil RDPU ini akan dikirim juga ke email FK THL TBPP PROVINSI SE-INDONESIA

Demikian Hasil-Hasil RDPU Komisi IV + BPPSDMP Kementan vs Perwakilan THL TBPP ini disampaikan. Mari tetap bersemangat menatap masa depan dengan terus mengupayakan langkah-langkah logis sesuai situasi, kondisi dan tantangan serta dengan tetap menundukkan batin dan pengharapan kepada Sang MahaPemilik Kuasa, Allah SWT.

Jakarta, 19 Desember 2013

FORUM KOMUNIKASI THL TBPP NASIONAL

Ketua Umum

DEDY ALFIAN

Read more...

P R E S S R E A L E A S E: PENGANGKATAN THL TBPP MENJADI PENYULUH PERTANIAN PNS, SOLUSI BAGI REGENERASI PENYULUH PERTANIAN

P R E S S   R E A L E A S E

PENGANGKATAN THL TBPP MENJADI PENYULUH PERTANIAN PNS, SOLUSI BAGI REGENERASI PENYULUH PERTANIAN

   P R E S S  R E A L E A S E FK THL TBPP NASIONAL 27 JUNI 2013

Read more...

RELEASE HASIL KEGIATAN AUDIENSI DENGAN MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

 RELEASE HASIL KEGIATAN AUDIENSI DENGAN MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

JAKARTA, 16 – 17 OKTOBER 2012

                                                                                                                                                                       

Salam Semangat!
Kepada Pengurus Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta rekan-rekan THL-TB Penyuluh Pertanian seluruh Indonesia. Kami Pengurus Forum Komunikasi THL-TBPP Nasional menyampaikan hasil kegiatan Audiensi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Menteri Pertanian memerintahkan langsung kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) untuk mengusahakan THL-TB Penyuluh Pertanian dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang saat ini sedang dalam pembahasan.
2. Hal tersebut diatas diperkuat dengan surat yang akan dikirim oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar THL-TB Penyuluh Pertanian bisa terakomodir dalam RUU ASN.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa seluruh tenaga honorer dan sejenisnya termasuk THL-TB Penyuluh Pertanian akan ditampung dalam wadah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah didalam RUU ASN.
4. Pembahasan RUU ASN direncanakan selesai pada akhir tahun 2012.

Rekan-rekan THL-TB Penyuluh Pertanian mari kita tetap bersatu dan saling menguatkan untuk mencapai cita-cita bersama. Tetap bekerja cerdas, bekerja keras dan tuntas.

Jakarta, 18 Oktober 2012
Ketua FK THL-TBPP Nasional
ttd

Dedy Alfian

Audiensi FK THL-TBPP Nasional bersama Perwakilan FK THL-TBPP Provinsi dengan Menteri Pertanian di Ruang Pola Gedung A Kementerian Pertanian pada hari Selasa 16 Oktober 2012

Audiensi FK THL-TBPP Nasional bersama Perwakilan FK THL-TBPP Provinsi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) di Ruang Kerja Men PAN RB pada hari Rabu 17 Oktober 2012

Read more...

Hasil Pertemuan FK THLTBPP Nasional dengan Pusluhtan BPSDMP Kemtan, 14 Desember 2011

RELEASE

FORUM KOMUNIKASI TENAGA HARIAN LEPAS

TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN NASIONAL

(FK THL-TB PENYULUH PERTANIAN NASIONAL)

TENTANG

HASIL KOORDINASI PENGURUS FK THL-TB PENYULUH PERTANIAN NASIONAL DENGAN

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN, BADAN PENYULUHAN

DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

JAKARTA, 14 DESEMBER 2011

Kepada Koordinator dan Pengurus Forum Komunikasi THL-TB Penyuluh Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kami Pengurus FK THL-TB Penyuluh Pertanian Nasional menyampaikan hasil kegiatan koordinasi pengurus FK THL-TB Penyuluh Pertanian Nasional dengan Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian,  sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja THL-TB Penyuluh Pertanian Tahun 2012 direncanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari berakhir 31 Oktober 2012.
2. Sampai saat ini revisi data THL-TB Penyuluh Pertanian tiap Propinsi yang direkomendasikan untuk diperpanjang kontraknya masih banyak yang belum masuk ke Posko THL-TB Penyuluh Pertanian, dan untuk itu agar segera dipercepat, karena akan segera di terbitkan SK Penetapan Menteri Pertanian. Apabila ada data THL-TB Penyuluh Pertanian yang tercecer atau tertinggal setelah SK Penetapan Menteri Pertanian diterbitkan, maka THL-TB Penyuluh Pertanian yang bersangkutan belum bisa menerima Honor dan BOP pada masa kontrak T.A. 2012.
3. Honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian tetap melalui dana dekonsentrasi yang disalurkan melalui PUMK Propinsi kemudian disalurkan ke PUMK Kabupaten/Kota.
4. BOP THL-TB Penyuluh Pertanian yang berpendidikan SPP-SPMA akan ditinjau lagi pada Tahun 2013, karena untuk Tahun 2012 anggaran sudah ditetapkan.

Jakarta, 14 Desember  2011
Ketua
ttd



Dedy Alfian

Read more...

HASIL KEGIATAN PEMBERDAYAAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI

RELEASE 

FORUM KOMUNIKASI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU

PENYULUH PERTANIAN NASIONAL

(FK THL-TB PENYULUH PERTANIAN NASIONAL)

TENTANG

HASIL KEGIATAN PEMBERDAYAAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI

Cipayung-Bogor, 11 – 14 November 2011

Salam Semangat!!!

Kepada Koordinator dan Pengurus Forum Komunikasi THL-TBPP Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kami Pengurus FK THL-TBPP Nasional menyampaikan hasil kegiatan pemberdayaan THL-TB Penyuluh Pertanian dalam rangka mendukung program percepatan produksi dan produktivitas padi, sebagai berikut:

1. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pemberdayaan THL-TB Penyuluh Pertanian dalam rangka mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) untuk dapat mencapai target surplus beras sebesar 10 juta ton beras tahun 2014, yang terdiri dari pengayaan materi-materi mengenai dukungan bagi pencapaian P2BN.
2. Mengenai peningkatan status THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi Penyuluh Pertanian PNS, berdasarkan informasi dari Ibu Natalina dari perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Bapak Tri Priyo Sudarmanto dari perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa ketentuan hukum yang melandasi pengangkatan THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi Penyuluh Pertanian PNS sampai saat ini belum ada, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Winarhadi dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian, meskipun aturan hukum belum ada namun peluang THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi Penyuluh Pertanian PNS tetap ada, mengingat akan ada pensiun massal Penyuluh Pertanian PNS sampai pada tahun 2014, dan sejauh ini Kementerian Pertanian terus mengupayakan THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi Penyuluh Pertanian PNS.
3. Berkaitan dengan kontrak kerja THL-TB Penyuluh Pertanian pada tahun 2012 diupayakan bisa dimulai tanggal 1 Januari 2012 setelah SK Menteri Pertanian ditandatangani. Adapun pembayaran honor dan Biaya Operasional dan Pemondokan (BOP) mengikuti selesainya proses DIPA. Honor dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian tetap melalui dana Dekonsentrasi yang dibayarkan melalui Pembayar Uang Muka Kegiatan (PUMK) Provinsi yang di distribusikan melalui masing-masing PUMK Kabupaten/Kota.
4. BOP THL-TB Penyuluh Pertanian yang berpendidikan SPP-SPMA akan ditinjau lagi pada tahun 2013, karena untuk tahun 2012 anggaran sudah ditetapkan.
5. Untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak kerja, maka pengurus FK THL-TBPP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera mengawal dan mendorong rekomendasi kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian di daerahnya masing-masing agar dipastikan diterima oleh posko THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian, karena masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang rekomendasinya belum diterima oleh Posko THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian.
6. Surat Dukungan Penyediaan Tambahan Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2012 sudah dikirim ke daerah dan segera dapat ditindaklanjuti oleh para pengurus FK THL-TBPP Kabupaten/Kota.
7. Masih ada beberapa THL-TB Penyuluh Pertanian yang belum menerima honor dan BOP pada tahun 2010, untuk itu mohon keaktifan yang bersangkutan segera menginformasikannya ke Posko THL-TB Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian dengan bukti print out buku tabungan.
8. Berkaitan dengan kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian perlu ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian dalam rangka pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan peningkatan kesejahteraan petani.
9. Diharapkan THL-TB Penyuluh Pertanian tetap menjalin komunikasi secara baik dengan Pembina yang berada di Kelembagaan Penyuluhan Pertanian masing-masing daerah.

Cipayung-Bogor, 14 November 2011
Ketua
ttd

 Dedy Alfian

Read more...

HASIL PERTEMUAN PENGURUS FK THL TBPP NASIONAL DENGAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BPPSDMP

PRESS RELEASE

FORUM KOMUNIKASI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN NASIONAL

(FK THL-TBPP NASIONAL) 

Hasil pertemuan Pengurus FK THL-TBPP Nasional dengan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai berikut:

1. Mengenai honor beberapa rekan-rekan THL-TBPP yang belum menerima pada tahun 2010 sudah dibentuk tim oleh Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penyelesaiannya. Diharapkan partisipasi rekan-rekan THL-TBPP yang termasuk didalamnya untuk membantu dalam penyelesaiannya.
2. Mengenai keberadaan rekan-rekan THL-TBPP yang masuk kedalam SK Menteri Pertanian susulan sudah terbit dan akan segera dikirimkan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian ke masing-masing Provinsi yang bersangkutan. Adapun nama-nama tersebut kami rangkumkan juga dalam lampiran di halaman catatan ini. Untuk dokumennya bisa menghubungi FK THLTBPP Provinsi masing-masing karena sudah dikirimkan melaui email Provinsi. 
3. Pembayaran honor dan BOP THL-TBPP pada tahun 2011 yang masih mengalami kendala dibeberapa daerah akan didorong oleh Pusat Penyuluhan Pertanian melalui tim yang akan dikirimkan ke daerah-daerah untuk membantu dalam penyelesaiannya.
4. Mengenai kontrak THL-TBPP pada tahun 2011 yang berjumlah 8 bulan, akan diupayakan tambahan kontrak selama dua (2) bulan melalui APBN-Perubahan.
5. Untuk kontrak THL-TBPP pada tahun 2012 menjadi 10 bulan, sebelumnya akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi direncanakan sekitar bulan Oktober tahun ini. Harapannya rekomendasi kinerja baik THL-TBPP bisa dikirim oleh daerah sebelum masuk tahun 2012 sehingga kontrak bisa dimulai awal Januari 2012.
6. Pada tahun 2012 bagi THL-TBPP yang berprestasi akan diusulkan mendapatkan penghargaan dari Presiden RI.
7. Terkait dengan segala permasalahan THL-TBPP diharapkan untuk dikomunikasikan secara berjenjang melalui daerah ke pusat.

Demikian hasil pertemuan Pengurus Forum Komunikasi THL-TBPP Nasional dengan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Atas perhatian seluruh rekan-rekan THLTBPP se-Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Juli 2011
Ketua
ttd

Dedy Alfian

Lampiran.  Rangkuman nama-nama THL-TBPP yang masuk kedalam SK Menteri Pertanian susulan Tahun 2011 

• ACEH

1. ISMAIL - Pidie (pindahan dari Kota Banda Aceh)
2. DIANA - Aceh Tenggara 

• SUMATERA UTARA

1. IRWAN SYAH PUTRA - Asahan 

• SUMATERA BARAT

1. ZULFIKAR - Solok
2. ERNITA SYAHRIL, SP - Pasaman Barat

• RIAU

1. ANAH - Pelalawan

• BANTEN

1. INDRAMAYA , SST - Serang (pindahan dari Ciamis)
2. AAT AFIATI - Lebak  

• JAWA BARAT

1. RIA HARDINA - Karawang
2. DESI MARISA, SST - Bogor (pindahan dari OKU Selatan)
3. WIWI CAHYATI - Subang (pindahan dari Serang)
4. CHARUM - Bogor 

• JAWA TENGAH

1. FANNI FUADI  - Temanggung
2. DIAN NAHDAENAH - Purbalngga (pindahan dari Tegal)

• JAWA TIMUR

1. GIAT SUGIYANTO - Blitar (pindahan dari Kota Blitar)
2. WIYATI PROBO HIDAYAH - Probolinggo

• KALIMANTAN SELATAN

1. AKHMAD ROZANI - Kota Banjarbaru

• KALIMANTAN TENGAH

1. ELIPERNI, SP - Barito Timur
2. HAREASI - Barito Selatan

• SULAWESI SELATAN

1. SUKMAWATI - Bulukumba
2. INDO ITTE - Bulukumba
3. MARIANUS SANDA LEMBANG - Kota Palopo

• NUSA TENGGARA TIMUR

1. HORTENSIA TOLO, SST  - Sikka
2. BARNABAS SADO, A.Md - Sikka
3. ANTONIUS LENDA KIKSA - Sumba Barat Daya

• PAPUA

1. HARDI PAMESSANGI, SP - Jayapura
2. YANUARIUS NATIYAM, SP - Jayapura (pindahan dari Nabire)
3. FRANSISCUS A REDJAUW - Yapen Waropen/Serui
4. NOVAFIDA SANGGENATA, SP - Jayapura
5. MARGARETHA TARUKA, SST - Jayapura
6. MATHEUS OIWARI, SST - Jayapura
7. YORGEN WALLY - Jayapura
8. M. AMIR - Biak Numfor
9. YAKEBA SUSANA TOKORO - Jayapura
10. YANCE TAKIMAI  - Deiyai (pindahan dari Paniai)
11. NABERTUS SULUNG, A.Md - Jayapura (pindahan dari Jayawijaya)
12. KLIYUS HERMANTO  - Merauke

• PAPUA BARAT

1. EDI RIANTO - Teluk Wondama
2. LUDYA MANDOVEN - Teluk Bintuni (pindahan dari Sorong)
3. EFFITA LAURINA - Teluk Wondama
4. SARA SELEKSINA BETAY - Teluk Wondama
5. FRIDS BERNARD PUADI  - Teluk Wondama
6. MAGDALENA M. PADWA - Teluk Wondama
7. MARTINUS O. RUMBOBIAR - Teluk Wondama
8. METU S. MANSUMBER - Teluk Wondama
9. YOHANES HOWAY - Teluk Wondama
10. MARGARETHA YULIA - Teluk Wondama
11. YANEKE THERESIA - Sorong Selatan (pindahan dari Manokwari)
12. LAURA BONGGOIBO - Kaimana (pindahan dari Manokwari)
13. MARTHEN MOPU - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
14. RIBKA SEIDERIKA NUBOBA - Sorong Selatan (pindahan dari Manokwari)
15. EUGENIUS O WIHYAWARI - Sorong Selatan (pindahan dari Manokwari)
16. ANITA MILKA LINDA YOWENI  - Teluk Wondama
17. ETILIN EUPARAI - Teluk Wondama
18. FERGENIA ALBOY - Teluk Wondama
19. YESAYA FRENGKI YOWENI - Teluk Wondama
20. MELFIN MARINA RUMBARAR - Sorong Selatan (pindahan dari Manokwari)
21. NELVIONA S. MASSO, SP - Manokwari
22. ANGELA RUMPAISUM, SP - Kaimana (pindahan dari Manokwari)
23. YOHANIS ARONGGEAR - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
24. MELAINUS NUNAKI - Teluk Wondama (pindahan dari Manokwari)
25. ODA PAULINA MAYOR, SST - Kaimana (pindahan dari Manokwari)
26. NURLELA THAMRIN - Kaimana (pindahan dari Manokwari)
27. SARAH RAWEYAI - Teluk Wondama (pindahan dari Manokwari)
28. RAHMIA MUSAAD - Kaimana (pindahan dari Manokwari)
29. BARSALINA WAYENI - Kaimana (pindahan dari Manokwari)
30. AMELIA MARANI - Teluk Wondama (pindahan dari Manokwari)
31. ARISTOTELES YODAN FLE - Teluk Wondama (pindahan dari Manokwari)
32. ENAFETALIA D. TOREY - Teluk Wondama (pindahan dari Manokwari)
33. OCTOVINA DORCE INGGESI - Teluk Wondama (pindahan dari Manokwari)
34. JOKO DWISANTOSO KATUMLAS - Teluk Wondama (pindahan dari Manokwari)
35. YULIANA S. AIBOY - Manokwari
36. OTTO SAMADUDA - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
37. YOLANDA MARIA RUMERE - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
38. MALDA LINA BEATRIK - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
39. MEIKE Y RONSUMBRE - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
40. PAULINA HERNI MOFU - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
41. RONALD SIMON MARSYOM - Raja Ampat (pindahan dari Manokwari)
42. CONSTANFIN KA - Sorong Selatan (pindahan dari Manokwari)

Read more...

SILATURAHMI PENGURUS FK THL-TBPP NASIONAL DENGAN KAPUSLUHTAN BPPSDMP

RELEASE

FORUM KOMUNIKASI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN NASIONAL

(FK THL-TBPP NASIONAL) 

Hasil silaturahmi pengurus FK THL-TBPP Nasional dengan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian:

1. Proses penyelesaian honor THL-TBPP yang belum menerima pada tahun 2010 masih mengalami kendala teknis dan terus diupayakan oleh Kementerian Pertanian. Diharapkan bagi THL-TBPP yang belum menerima honor tersebut agar mengecek kesesuaian Rekeningnya (nama dan nomor) dengan identitas pada saat diterima menjadi THL-TBPP serta jumlah saldo minimal (rekening harus aktif) sehingga dapat segera diselesaikan.
2. Berkaitan dengan proses kontrak THL-TBPP tahun 2011 beserta honor dan BOP yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi sudah diserahkan ke masing-masing Satuan Kerja (Satker) Provinsi. Untuk itu segala macam permasalahan terkait hal tersebut harap dikomunikasikan dan penyelesaiannya di tingkat Provinsi.
3. Pola pembinaan THL-TBPP melalui Satker Dekonsentrasi masih dalam proses transisi ke arah sistem yang lebih baik sehingga baru dapat dievaluasi pada akhir tahun. Diharapkan THL-TBPP dapat mengikuti mekanisme dekonsentrasi sebaik-baiknya. Namun jika ada hal-hal yang kurang sesuai agar dapat dikomunikasikan dengan baik kepada Satker Dekonsentrasi Provinsi masing-masing.
4. Penyelesaian permasalahan THL-TBPP di daerah harus dilakukan secara tertulis dan berjenjang melalui instansi yang menangani penyuluhan di daerah.
5. Keberadaan THL-TBPP diharapkan dapat membantu pencapaian 4 Sukses Program Pembangunan Pertanian dan mewujudkan peningkatan produksi beras nasional sebanyak 10 juta ton.

Jakarta, 30 Maret 2011
Ketua
ttd

DEDY ALFIAN

Read more...

AUDENSI DENGAN KEMENTRIAN PAN&RB ; BKN ; DPR RI TANGGAL 10-13 JANUARI 2011

FORUM KOMUNIKASI
TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN NASIONAL
Sekretariat: Kebur Kidul RT 04 RW 14 Argomulyo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta
HP: 081328403755, 0818279145, 081804002329 E-Mail: fk_thltbppnas@yahoo.co.id Official Blog: thl-tbpp.blogspot.com

RELEASE
FORUM KOMUNIKASI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN NASIONAL
(FK THL-TBPP NASIONAL)
TENTANG
KEGIATAN AUDENSI DENGAN KEMENTRIAN PAN&RB ; BKN ; DPR RI
TANGGAL 10-13 JANUARI 2011

1. Pada tanggal 10 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Nasional dan FK THL-TBPP Propinsi seluruh Indonesia melaksanakan audensi dengan Kementrian PAN&RB, yang diterima oleh Ibu Natalia (Kepala Bidang SDM Aparatur Kementrian PAN&RB), dan memperoleh informasi bahwa :

a. Kategori tenaga honorer yang diselesaikan hanya kategori 1 dan 2, bukaan 5 kategori seperti yang direkomendasikan panitia kerja gabungan komisi II, komisi VIII dan komisi X DPR RI.

b. Saat ini kementrian PAN&RB telah menyerahkan Rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur penyelesaian tenaga honorer kepada presiden namun belum teragendakan dalam rapat kabinet.

c. Kementrian PA&RB sedang merumuskan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT).

d. THL-TBPP diakomodir penyelesaiannya serta akan diakui sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan honor sesuai standar UMR pegawai pemerintah, diupayakan memperoleh tunjangan hari tua dan jaminan kesehatan.

2. Pada tanggal 11 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Propinsi mengurus dan  menyelesaikan surat rekomendasi perpanjangan kontrak serta menyelesaikan honor dan BOP THL-TBPP bermasalah dari daerah-nya masing-masing.

3. Pada tanggal 12 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Nasional dan FK THL-TBPP Propinsi seluruh Indonesia melaksanakan audensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diterima oleh bapak Sukamto (Kasie Perencanaan) dan bapak Badi Mulyono(Kasie Formasi), dan memperoleh informasi bahwa :
a. BKN hanya menjalankan fungsi manajemen kepegawaian negara, terkait formasi, kepangkatan, pensiun,dll.
b. BKN hanya mengurusi kepegawaian yang telah ada regulasinya (aturannnya).

c. Penetapan formasi CPNS berdasarkan usulan daerah, kemudian diusulkan kepada Kementrian PAN&RB dan Kementrian Keuangan, kemudian ditetapkan besarannya lalu dibagi untuk pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang penetapan jenis formasinya merupakan wewenang instansi pusat, pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota.
d. Pengadaan Formasi CPNS penyuluh pertanian yang termasuk tenaga teknis merupakan formasi prioritas, namun sangat bergantung pada permintaan didaerah dan tidak bisa dikhususkan untuk THL-TBPP selama belum ada aturan yang mengatur-nya.

4. Pada tanggal 13 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Nasional dan FK THL-TBPP Propinsi seluruh Indonesia melakukan audensi dengan DPR RI dan diterima oleh dua fraksi di DPR RI, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai GOLKAR. Adapun hasil nya adalah sebagai berikut :

A. Audensi dengan Fraksi Demokrat DPR RI :

a. Wakil ketua Komisi IV dari Fraksi Demokrat DPR RI telah menerima usulan Kementrian Pertanian (Kementan) untuk anggaran pengangkatan THL-TBPP menjadi CPNS pada tahun 2011, dan sedang menyusun rancangan aturan untuk proses pengangkatan tersebut.
b. Pengangkatan THL-TBPP menjadi PNS Penyuluh Pertanian sebaiknya dilakukan terpusat.
c. Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat DPR RI, baru mengetahui adanya perubahan kategorisasi tenaga honorer dari 5 kategori menjadi 2 kategori saja (kategori 1 dan 2 saja), dan berjanji akan segera membahas dan mempertanyakannya pada rapat kerja dengan Kementrian PAN&RB.
d. Fraksi demokrat mendukung terwujudnya regenerasi penyuluh pertanian dan akan mendorong agar THL-TBPP bisa menjadi PNS Penyuluh Pertanian dengan berbagai upaya, salah satunya akan segera meyampaikan aspirasi THL-TBPP kepada Menteri PAN&RB agar menyelesaikan dengan tuntas masalah THL-TBPP sesuai rekomendasi panitia kerja gabungan komisi II, komisi VIII dan komisi X DPR RI tanggal 26 April 2010.

B. Audensi dengan Fraksi GOLKAR DPR RI :

a. Wakil ketua Komisi IV dari fraksi GOLKAR DPR RI telah menyampaikan kepada BPPSDMP Kementrian Pertanian agar honor dan BOP bagi THL- TBPP tetap 10 bulan dan anggarannya diusulkan pada APBN-P tahun 2011, dan Menteri Pertanian telah menyetujuinya.

b. Pengangkatan THL-TBPP menjadi PNS Penyuluh Pertanian harus dilakukan secara terpusat.

c. Pimpinan dan anggota Panitia kerja gabungan dari komisi X DPR RI, Ketua dan anggota Komisi II dari fraksi GOLKAR DPR RI baru mengetahui bahwa ada perubahan kategori tenaga honorer yang akan diselesaikan dari 5 kategori menjadi 2 kategori (kategori 1 dan 2 saja) dan berjanji segera menindaklanjuti

informasi tersebut pada rapat kerja dengan Kementrian PAN&RB dan akan mempertanyakan perubahan tersebut serta tetap mendorong agar Kementrian PAN&RB untuk tetap menyelesaikan 5 kategori tenaga honorer sesuai rekomendasi panitia kerja gabungan komisi II, komisi VIII dan komisi X DPR RI tanggal 26 April 2010, dimana THL-TBPP masuk pada kategori ke-5.

5. Informasi yang diperoleh dari Kementrian PAN&RB terkait penyelesaian tenaga honorer, informasi dari BKN terkait formasi CPNS penyuluh pertanian serta informasi dari fraksi Demokrat dan fraksi GOLKAR DPR RI akan segera ditindaklanjuti oleh pengurus FK THLTBPP Nasional, FK THL-TBPP Propinsi dan FK THL-TBPP Kabupaten. Untuk itu kami memohon do’a dari rekan-rekan THL-TBPP seluruh Indonesia agar ALLOH SWT memudahkan jalan dan ikhtiar yang kita lakukan untuk mewujudkan regenerasi penyuluh pertanian dengan mengangkat THL-TBPP menjadi PNS Penyuluh Pertanian.

Jakarta, 14 Januari 2011
FORUM KOMUNIKASI
TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN NASIONAL
Ketua


DEDI ALFIAN

Release dalam format pdf bisa di DOWNLOAD DISINI

Release Tgl 10-13 Jan 2011   

Read more...