Info Update 4 Februari 2011 mengenai Pengiriman Rekomendasi Kinerja THL-TBPP

Diberitahukan kepada seluruh THL-TBPP mengenai perkembangan pengiriman Rekomendasi Kinerja Baik THL-TBPP  dari Kabupaten/Kota yang belum masuk ke Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pusat Penyuluhan. Sampai hari ini Jumat, 4 Februari 2011 ada beberapa daerah yang belum masuk, diantaranya:

1. Provinsi Papua; Yapen Waropen, Punjak Jaya, Sarmi, Yahukimo, Waropen, Supiori, Dogiyni
2. Provinsi Sulawesi Utara; Kab. Sitori
3. Provinsi Maluku; Kab. Aru
4. Provinsi Maluku Utara; Halmahera Tengah, Sula
5. Provinsi Papua Barat; Raja Ampat, Moebart

Kaitannya dengan beberapa daerah yang belum mengirimkan Rekomendasi tersebut, dari FK THL-TBPP Nasional sudah melakukan koordinasi dengan FK THL-TBPP Provinsi yang bersangkutan, penjelasannya:

1. Untuk Kabupaten Sitaro Provinsi Sulawesi Utara, keberadaan THL-TBPP berjumlah satu (1) orang, letak daerahnya kepulauan dan merupakan daerah pemekaran. Hal tersebut sudah ditangani oleh Bakorluh setempat dan sudah menghubungi Ibu. Yani (BPSDMP).
2. Untuk Kabupaten Aru Provinsi Maluku jumlah THL-TBPP satu (1) orang, dari FK THL-TBPP Maluku memohon bantuan Bakorluh setempat untuk di tangani.
3. Untuk Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara jumlah THL-TBPP dua (2) orang sudah dapat terhubung dengan yang bersangkutan dan akan segera dikirim. Sedangkan untuk Kabupaten Sula jumlah THL-TBPP lima (5) orang, posisi daerahnya kepulauan sehingga sulit dijangkau. Namun dari FK THL-TBPP Maluku Utara berusaha mohon bantuan melalui Bakorluh setempat.
4. Untuk Kabupaten Moebart Provinsi Papua Barat jumlah THL-TBPP satu (1) orang informasinya hari ini dikirim. Sedangkan Kabupaten Raja Ampat dari Instansi Pembina/Kantornya tidak merekomendasi THL-TBPP tersebut karena yang bersangkutan berada di Manokwari sedangkan tempat bertugasnya di Raja Ampat.
5. Untuk Provinsi Papua semua daerah yang belum mengirimkan karena berada di pedalaman sehingga aksesnya sulit, dari FK THL-TBPP Papua sudah mohon bantuan melalui Bakorluh setempat.

Demikian kami sampaikan, semoga pengiriman rekomendasi kinerja baik THL-TBPP dari Kab/Kota tidak ada kendala lagi dan segera masuk ke pusat, karena dari Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pusat Penyuluhan akan segera memproses SK Menteri Pertanian.


Yogyakarta, 4 Februari 2011
Ketua FK THL-TBPP Nasional
ttd

Dedy Alfian