RELEASE FK THL TBPP NASIONAL TENTANG RDPU KOMISI IV DENGAN THL TBPP

HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)

KOMISI IV DPR RI DAN FORUM KOMUNIKASI THL TBPP NASIONAL

JAKARTA, 18 DESEMBER 2013

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ke hadlirat Allah SWT, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Forum Komunikasi THLTBPP Nasional (FK THL TBPP Nasional) yang diagendakan pada Hari Rabu, 18 Desember 2013 telah terlaksana dengan hasil-hasil sebagai berikut :

Peserta

1. Unsur Pimpinan Komisi IV DPR RI : Ir. E. HERMAN KHAERUN, Msi (FPD), FIRMAN SOEBAGYO, SE (F-PG), Drs. H. IBNU MULTAZAM (F-PKB)

2. Anggota Komisi IV DPR RI : AGUNG JELANTIK SANJAYA (F-GERINDRA), DARIZAL BASIR (F-PKB), DR (Hc) Ir. H. SISWONO YUDOHUSODO (F-PG), H. DJUWARTO (F-PDI PERJUANGAN), H. HENDRA S. SINGKARI, SE (F-PAN), HERMANTO, SE., MM (F-PKS), HJ. TETTY KADI BAWONO (F-PG), MAIMARA TANDO (F-PG), RAHMAN AMIN (F-PKS)

3. Unsur Kementerian Pertanian : Dr. Ir. WINY DIAN WIBAWA, Msi (Kepala BPPSDMP),  Dr. Ir. MOMON RUSMONO, MM (Kepala Pusluhtan BPPSDMP)

4. Unsur THL TBPP : DEDY ALFIAN (Ketum FK THL TBPP NASIONAL), DUDY S. TAFAJANI (Waketum), ACHMAD BAIHAQI (Humas), SUHADA (Humas), AHMAD SYARIF (KESEKRETARIATAN), NUR SAMSU (Tim Kajian Hukum), IRWAN GUNAWAN (Advokasi dan Hukum), M. TUNGGUL AP (Tim MEDIA), HENDRIYANTO (FK THL TBPP DKI JAKARTA0, JALIANSAH (FK THL TBPP KALSEL), RUKHYANA KAMAL , NUNU NUGRAHA dan NANDANG MULYANA (FK THL TBPP JAWA BARAT),  10 orang perwakilan FK THL TBPP BANTEN.

 

Penyampaian Aspirasi

1. Ketua Umum - Pengantar : menyampaikan review keberadaan THL TBPP selama 7 tahun pengabdian dan mengingat keberadaannya hingga saat ini tetap dibutuhkan mohon kejelasan penanganan penyelesaian yang sebaik-baiknya hingga peran THL TBPP tetap dilanjutkan di masa mendatang.

2. Tim Kajian Hukum – Materi RDPU : 1. Deskripsi singkat THL TBPP, peran THL TBPP, urgensi pemenuhan kebutuhan dan regenerasi penyuluh pertanian PNS, pemanfaatan THL TBPP dalam konteks investasi kebijakan, dan penyampaian harapan kepada DPR RI cq Komisi IV dan Pemerintah cq Kementerian Pertanian untuk secara bersama bisa menerbitkan kebijakan solusi menyeluruh bagi THL TBPP untuk dapat melanjutkan peran dan fungsi pasca periode pemerintahan ini berakhir. 2. Menyampaikan Hasil Dialog THL TBPP dengan MenPAN-RB dan Mentan, 27 Juni 2013.

3. Wakil Ketua Umum – Closing Statemen : kehadiran penyuluh pertanian mendampingi petani dalam mengawal program-program pembangunan pertanian adalah representasi ‘kehadiran’ Pemerintah, karena itu jika jumlah penyuluh kurang atau hilang maka fungsi kehadiran Pemerintah bagi petani juga akan berkurang.

Tanggapan

1. Wakil Ketua Komisi IV : menangkap suasana kebatinan yangsaat ini sedang terjadi di kalangan THL TBPP dan mendukung serta mendorongPemerintah untuk melakukan percepatan terbitnya kebijakan yang memperjelas status kepegawaian THL TBPP.

2. Kepala BPPSDMP : 1. Sepakat bahwa THL TBPP memegang peran signifikan baik dari segi jumlah maupun fungsi sangat membantu Kementan di Pusat maupun Dinas/Badan Lingkup Pertanian di daerah. 2. Sudah berkali-kali (7 kali) mengirimkan surat usulan pengangkatan THL TBPP menjadi Penyuluh Pertanian PNS kepada Kementerian PAN dan RB

3. Para Anggota Komisi IV : semua yang hadir sepakat untuk mendukung dan mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian status kepegawaian THL TBPP.

RUMUSAN HASIL RDPU

Forum Sidang RDPU menyepakati 3 hal sebagai berikut :

1. Mendorong dibukanya slot khusus pengangkatan THL TBPP menjadi PNS kepada KemenPAN-RB

2. Bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk pada butir 1,akan diarahkan pada jabatan tenaga PTT/PPPK dengan masa kontrak per 5 tahun dengan pembaharuan kontrak per tahun.

3. Komisi IV DPR RI akan memantau perkembagan upaya percepatan alih status THL TBPP tersebut dalam 3 bulan (100 hari) ke depan. Jika arah perkembangan jelas dan konkret, maka Komisi IV dalam posisi terus mengawal dan mendukung. Namun jika sampai batas waktu kesepakatan tersebut belum ada kejelasan konkret, maka Komisi IV DPR akan mengambil inisiatif untuk menggelar Rapat Kerja Gabungan yang diperluas (melibatkan) : Komisi IV DPR, Komisi IIDPR, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan serta akan mengundang kehadiran perwakilan THL TBPP.

INFORMASI TAMBAHAN

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Pusluhtan BPPSDMP kepada Ketua Umum FK THL TBPP NASIONAL bahwa SK Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Pemanfaatan THL TBPPANGAKATAN I, II dan III TA 2014 sudah ditanda tangani oleh Menteri Pertanian.

CATATAN PENTING :

1. Mohon FK THL TBPP P rovinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk memeriksa kembali data THL TBPP terkini yang belum terkirim ke Sekretariat FK THL TBPP Nasional dan untuk secepatnya ditindak lanjuti.

2. Mohon untuk diingat kembali komitmen atau kesepakatan bersama tentang kontribusi anggota THL TBPP untuk mendukung kegiatan perjuangan kita. JER BASUKI MAWA BEA

3.Mohon agar jalur informasi berjenjang FK THL TBPP NASIONAL > FK THL TBPP PROVINSI > FK THL TBPP KABUPATEN/KOTA > ANGGOTA danhasil-hasil RDPU ini dijadikan materi bahasan dalam Rakor FK THL TBPP masing-masing tingkatan untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar penyikapan FKTHL TBPP masing-masing tingkatan dalam konteks partisipasi perjuangan.

4. Hasil-Hasil RDPU ini akan dikirim juga ke email FK THL TBPP PROVINSI SE-INDONESIA

Demikian Hasil-Hasil RDPU Komisi IV + BPPSDMP Kementan vs Perwakilan THL TBPP ini disampaikan. Mari tetap bersemangat menatap masa depan dengan terus mengupayakan langkah-langkah logis sesuai situasi, kondisi dan tantangan serta dengan tetap menundukkan batin dan pengharapan kepada Sang MahaPemilik Kuasa, Allah SWT.

Jakarta, 19 Desember 2013

FORUM KOMUNIKASI THL TBPP NASIONAL

Ketua Umum

DEDY ALFIAN